Intelijen bekerja dengan fungsi yang efektif dari lembaga intelijen yang berwujud kemampuan lembaga intelijen mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang menghalangi tercapainya kepentingan nasional Indonesia, atau disebut juga dengan pendadakan strategis, melalui penyiagaan dini (
Dalam pengertian personil Satgas harus kaya akan ide, tidak pernah kehabisan akal dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah;
Citations are created automatically from bibliographic data being a benefit, and is probably not finish or precise. Chicago citation design:
Meskipun istilahnya berbeda, esensi dari Intelijen dan Telik Sandi memiliki kesamaan, yaitu dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi dengan tujuan yang berkaitan dengan keamanan dan pemahaman situasi.
Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen modern-day, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
Soeharto-Moerdani’s romantic relationship grew to become increasingly tenuous in direction of the end from the 1980s. Soeharto, who was aware of the emergence of Intercontinental and national political pressures on The problem of democracy, altered his strategy to safeguard his electric power by ‘embracing’ the Islamic groups that he managed to lift from the
This text examines the complexities surrounding violence by Muslims towards the Ahmadiyya Neighborhood in Indonesia in its new era of democracy. Violence emerged in 1998 inside the post-Suharto era when some Muslim teams, including Entrance Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is often a deviant team (aliran sesat) Based on Islamic orthodoxy. This text functions to realize why And exactly how Ahmadiyya grew to become a target of violent assaults by some Muslim teams during the put up-Suharto period by taking into consideration the increase of Islamic fundamentalist teams through this time of latest-uncovered religious flexibility. In doing this, I inquire how politics, economic system and Islamic theology emerged as substantial elements that contributed to the attack. Via pinpointing specific circumstance reports of attacks in metropolitan areas across Java and Lombok, I also check out how govt makes the plan to locate the most effective solution and how far the usefulness of this policy to solve the trouble. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27
Perlunya penguatan dan transformasi dalam lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi fokus dalam berbagai diskusi dan pertemuan strategis untuk menuju ke arah yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global yang terus berubah.
Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.
Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, informasi lebih lanjut membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Plan besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.
Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto product demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, design demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.
Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi twenty five tahun tanpa terkecuali.